Macam-Macam Radikal v1.3.5
Panduan
Macam-macam Radikal: Definisi, Contoh, Pasal Hukum, dan Studi Kasus di Indonesia
Penjelasan lengkap tentang berbagai jenis radikalisme termasuk terorisme dan makar di Indonesia, beserta dasar hukum, studi kasus nyata, tanda, penyebab, dan pencegahan.
1. Pendahuluan
Radikalisme dapat muncul sebagai gagasan atau tindakan yang menuntut perubahan cepat, kadang menggunakan kekerasan. Dalam konteks hukum Indonesia, istilah seperti terorisme dan makar sering digunakan aparat dalam penegakan hukum.
2. Definisi — Istilah penting
- Radikalisme: keinginan melakukan perubahan mendasar, belum tentu identik dengan kekerasan.
- Ekstremisme: ide atau tindakan di luar norma politik/konstitusi.
- Terorisme: penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menakut-nakuti masyarakat.
- Makar: upaya menggulingkan pemerintahan/konstitusi.
- Penghasutan: dorongan kebencian atau kekerasan terhadap kelompok tertentu.
3. Macam-macam Radikal
- Radikal kekerasan (terorisme, kelompok bersenjata)
- Radikal politik (makar, kudeta)
- Radikal separatis (pemisahan wilayah dengan kekerasan)
- Radikal agama/ideologis
- Radikal siber dan non-kekerasan (propaganda ekstrem, rekrutmen online)
9A. Pasal Hukum & Studi Kasus
Dasar Hukum Penanganan Radikalisme di Indonesia
| Undang-Undang / Kitab | Pasal | Isi Ringkas |
|---|---|---|
| UU No. 5 Tahun 2018 (Perubahan UU 15/2003 Tentang Terorisme) | Pasal 16A | Melibatkan anak dalam aksi terorisme → pidana ditambah sepertiga. |
| UU No. 5 Tahun 2018 | Pasal 25 | Penahanan tersangka terorisme dapat diperpanjang sampai 270 hari. |
| UU No. 5 Tahun 2018 | Pasal 28 | Penangkapan tersangka dapat dilakukan sampai 21 hari. |
| K.U.H.P | Pasal 104 | “Makar” terhadap Presiden/Wakil Presiden → ancaman hukuman mati/seumur hidup/20 tahun. |
| K.U.H.P | Pasal 106 | Makar untuk memisahkan wilayah negara → ancaman seumur hidup atau 20 tahun. |
Catatan: Pasal “makar” dalam KUHP sering dikritik karena definisi “aanslag” (serangan) yang kabur. ICJR pernah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjelas batasnya.
Studi Kasus Nyata
- Putusan 1137/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr — menjelaskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku permufakatan jahat melakukan terorisme.
- Putusan 27/Pid.B/2019/PN Tim — penerapan Pasal 106 KUHP terhadap aktivis Papua dalam konteks makar.
- Kasus Papua 2021 — penggunaan UU Terorisme untuk menindak kelompok bersenjata dianggap tepat menurut ahli.
Comments
Post a Comment